Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir (F-Hanura)/Foto:Andri/Iw

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana pemerintah terkait pengenaan cukai plastik untuk menggenjot penerimaan dan mengatasi pengendalian sampah plastik. Ia menuturkan pemerintah untuk tidak mencari solusi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada industri-industri di tanah air dari penerapan peraturan tersebut.

"‎Saya tidak setuju, pemerintah jangan cari gampangnya saja, cukai plastik bukan jalan keluar mengurangi sampah platik," ujar Inas melalui sambungan telepon dengan Parlementaria, Kamis (28/3/2018).

Politisi Hanura ini menyarankan, sebaiknya pemerintah memikirkan inovasi-inovasi dalam memanfaatkan sampah plastik, misalnya didaur ulang menjadi barang-barang yang dapat dimanfaatkan kembali. "Pikirkan daur ulangnya, ini yang harus dicermati oleh pemerintah, bukan langsung mengenakan cukai plastik, banyak hal yang bisa dilakukan," tutur Inas.

Politisi dapil Banten III ini menilai cukai plastik nantinya dapat menekan daya saing produk-produk dalam negeri, karena beban dari perusahaan nasional nantinya akan naik‎ dan ujungnya menaikan harga produknya. "Jelas menekan daya saing kita, karena bebannya menjadi bertambah," ucap Inas.

‎Diketahui, pemerintah menargetkan peraturan pemerintah (PP) mengenai pengenaan cukai plastik terbit pada Mei 2018. Rencananya, tarif cukai untuk plastik yang bisa didaur ulang akan lebih ringan. Institusi sempat menargetkan penerimaan Rp500 miliar dari cukai plastik tahun ini. (hs/sc)